Artikel

Artikel
Tema : Kemiskinan
Teori : Friedmann (1979) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) : modal yang produktif atau asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lain-lain ; sumber-sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi, dan lain-lain); jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, dan lain-lain; dan pengetahuan atau keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.
Sumber: Rohidi, T.R. 2000. Ekspresi Seni Orang Miskin. Bandung: Penerbit Nuansa.
Kasus : Pengangguran
Pengangguran dan Kemiskinan Tetap Jadi Fokus Pemerintah
Kamis, 1 Februari 2007
JAKARTA (Suara Karya): Pada tahun 2007 ini pemerintah tetap fokus pada program penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi.
Demikian dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membacakan pidato awal tahun di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/1). Pembacaan pidato tersebut sempat empat kali tertunda dengan berbagai alasan.
Untuk menurunkan angka pengangguran, kata Presiden, dibutuhkan stabilitas dan fundamental ekonomi serta pertumbuhan ekonomi. Lalu, guna menurunkan angka kemiskinan, pemerintah berjanji memperbaiki koordinasi dan kualitas program-program pengentasan kemiskinan. Misalnya bantuan tunai bersyarat, beras untuk rakyat miskin, bantuan pendidikan, dan kesehatan gratis.
"Sejak awal saya telah mengenali permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan besarnya utang pemerintah," ujar Presiden.
Dia menambahkan, ada tiga problem serius lain yang memerlukan perhatian. Yaitu, praktik korupsi yang kronis dan penegakan hukum yang lemah, perekonomian nasional yang masih rapuh dan rentan akibat krisis, serta keadaan politik dan keamanan yang masih rentan, termasuk keadaan di Aceh dan Papua.
"Kita sadar dan amat mengetahui jika keenam permasalahan mendasar itu tidak kita tangani secara sungguh-sungguh, tekun, dan konsisten, negara kita tidak akan bergerak maju, dan kesejahteraan rakyat juga tidak akan bertambah baik," tutur Presiden.
Masalah kemiskinan, pengangguran, dan utang pemerintah, terutama utang luar negeri yang amat tinggi, menurut Presiden, merupakan warisan masa lalu dan menjadi tantangan bersama sekarang ini. Sebelum krisis 1998, angka kemiskinan, pengangguran, dan utang luar negeri masih relatif tinggi. Ketika negara mengalami krisis, angka kemiskinan, pengangguran, dan utang pemerintah menjadi lebih tinggi lagi.
"Agar program pengentasan kemiskinan dapat berhasil lebih efektif, kita harus memastikan program dan kegiatannya memang benar-benar tepat, dan program-program itu mendapatkan pendanaan yang sesuai dan cukup," kata Presiden.
Itu sebabnya, tahun demi tahun besaran anggaran program pengentasan kemiskinan terus ditingkatkan secara signifikan. Presiden menyebut, tahun 2004 anggaran untuk program kemiskinan mencapai Rp 18 triliun, tahun 2005 menjadi Rp 23 triliun, dan tahun lalu melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun, sementara tahun Rp 51 triliun.
Dengan demikian, menurut Presiden, dari segi anggaran, program pengentasan per jiwa orang miskin adalah Rp 499 ribu untuk tahun 2004, lalu Rp 655 ribu untuk tahun 2005, Rp 1,08 juta untuk tahun 2006, dan Rp 1,3 juta untuk tahun ini.
"Saya berupaya sungguh-sungguh agar dana ini benar-benar sampai pada sasaran. Saya menginstruksikan para menteri dan seluruh gubernur, bupati, dan walikota agar dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan secara efektif dan nyata," ujarnya.
Pada tahun ini, program pengentasan kemiskinan antara lain pengadaan air bersih, pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan bio-energi, serta reformasi agraria.
Dalam kaitan ini, kata Presiden, pemerintah pada tahun 2007 ini meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Itu merupakan upaya terkoordinasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur di pedesaan, dan lingkungan daerah kumuh di perkotaan. Partisipasi keluarga miskin, termasuk kaum perempuan, dalam perencanaan hingga implementasinya merupakan ciri program ini.
Presiden memperinci, tahun ini terdapat 2.891 kecamatan yang tercakup dalam program PNPM ini. Tahun depan, itu ditingkatkan menjadi 3.800 kecamatan, dan akhirnya mencakup seluruh kecamatan (5.263) pada tahun 2009. (Yudhiarma)
Sumber: http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp....
•